Sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Blitar memiliki akar panjang yang dapat ditelusuri hingga awal abad ke-20.
Jauh sebelum berkembang menjadi organisasi dengan jaringan masjid, sekolah, dan rumah sakit, Muhammadiyah hadir melalui gagasan pembaruan Islam yang dibawa oleh para relawan dan penggerak dakwah.
Jejak awal itu berkaitan dengan bencana letusan Gunung Kelud pada 1919. Dalam perkembangannya, gagasan Muhammadiyah tumbuh menjadi gerakan terorganisasi.
Pada 1923, kelompok penggerak Muhammadiyah di Blitar telah memiliki koordinator bernama Abu Sudja'. Empat tahun kemudian, Abu Sudja' tercatat menghadiri Kongres Muhammadiyah di Pekalongan sebagai wakil Cabang Blitar.
Perjalanan tersebut menjadikan Muhammadiyah bagian penting dalam sejarah perkembangan Islam dan pendidikan masyarakat Blitar.
1. Gagasan Muhammadiyah Masuk ke Blitar pada 1919
Tahun 1919 menjadi titik awal penting dalam riwayat Muhammadiyah di Blitar. Pada masa itu, relawan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), salah satu gerakan sosial Muhammadiyah, melakukan peninjauan terhadap korban letusan Gunung Kelud.
Kehadiran para relawan tersebut membuka jalan bagi masuknya gagasan Muhammadiyah ke tengah masyarakat. Aktivitas kemanusiaan menjadi salah satu pintu perkenalan masyarakat Blitar dengan gerakan Islam yang didirikan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912.
Peristiwa ini memperlihatkan hubungan antara dakwah dan kerja sosial dalam perkembangan Muhammadiyah. Gerakan tersebut tidak hanya membawa gagasan keagamaan, tetapi juga memperkenalkan kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan.
2. Pengajian KH. Ahmad Dahlan di Malang Menjadi Titik Penguatan
Setelah gagasan Muhammadiyah mulai dikenal, para penggagas awal di Blitar berusaha memperdalam pemahaman keislaman dan mengenal gerakan tersebut secara lebih dekat.
Pada 1921, mereka mengikuti pengajian KH. Ahmad Dahlan di Sumberpucung dan Kepanjen, Malang. Pengajian ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan pemahaman dan jaringan antarpenggerak Muhammadiyah di wilayah sekitar Blitar.
Melalui pertemuan keagamaan, gagasan pembaruan Islam memperoleh ruang untuk berkembang. Para penggagas awal kemudian memiliki landasan yang lebih kuat untuk memperkenalkan dan mengorganisasi gerakan Muhammadiyah di daerah mereka.
Perjalanan ini menunjukkan bahwa perkembangan Muhammadiyah di Blitar tidak berlangsung dalam satu peristiwa. Ada proses belajar, perjumpaan, dan pembentukan jaringan sebelum gerakan tersebut tumbuh sebagai organisasi.
3. Tahun 1923, Muhammadiyah Blitar Mulai Terorganisasi
Pada 1923, Muhammadiyah di Blitar telah terbentuk sebagai organisasi dengan koordinator bernama Abu Sudja'. Tahap ini menandai perkembangan penting dari penyebaran gagasan menuju gerakan yang memiliki pengorganisasian.
Dalam rentang masa tersebut, kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok, gerombolan, atau hofbestuur Muhammadiyah juga telah muncul di sejumlah wilayah, di antaranya Wlingi, Srengat, dan Bangsri.
Keberadaan kelompok-kelompok tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan Muhammadiyah tidak hanya terpusat di satu tempat. Gerakan ini mulai memiliki jangkauan ke berbagai kawasan yang kemudian menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Blitar.
Pertumbuhan tersebut menjadi fondasi bagi perkembangan cabang dan ranting Muhammadiyah pada masa berikutnya.
4. Kongres Muhammadiyah di Pekalongan pada 1927
Perkembangan organisasi Muhammadiyah di Blitar semakin terlihat pada 1927. Pada tahun itu, Abu Sudja' menghadiri Kongres Muhammadiyah di Pekalongan sebagai wakil Cabang Blitar.
Catatan tersebut penting karena menunjukkan bahwa Muhammadiyah Blitar telah menjalin hubungan organisatoris dengan gerakan Muhammadiyah di tingkat yang lebih luas.
Kehadiran seorang wakil dari Blitar dalam kongres nasional juga memperlihatkan bahwa gerakan di daerah telah memiliki kedudukan yang diakui dalam jaringan organisasi.
Muhammadiyah Blitar bukan lagi kelompok pengajian yang bergerak secara terpisah, melainkan bagian dari gerakan yang berkembang lintas daerah.
Kongres menjadi ruang bagi para penggerak untuk bertemu, bertukar gagasan, dan memperkuat arah perjuangan organisasi.
5. Perubahan Struktur Organisasi pada 1960
Perkembangan Muhammadiyah kemudian diikuti penataan nomenklatur organisasi. Pada 1960, istilah yang digunakan untuk struktur kepemimpinan mengalami perubahan. Tingkat kabupaten menggunakan sebutan Pimpinan Daerah, tingkat kecamatan menggunakan Pimpinan Cabang, sedangkan tingkat desa atau kelurahan menggunakan Pimpinan Ranting.
Struktur tersebut menjadi kerangka organisasi yang dikenal hingga sekarang. Melalui pembagian wilayah ini, kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan pelayanan masyarakat dapat dijalankan secara lebih terarah.
Pimpinan Daerah mengoordinasikan gerakan di tingkat kabupaten. Pimpinan Cabang menggerakkan kegiatan di wilayah kecamatan, sementara Pimpinan Ranting menjadi bagian organisasi yang berdekatan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Perubahan struktur itu menandai perkembangan Muhammadiyah dari kelompok-kelompok perintis menjadi organisasi dengan tata kelola yang lebih teratur.
6. Mengelola Masjid, Sekolah, dan Rumah Sakit
Lebih dari satu abad setelah gagasan awalnya masuk ke Blitar, Muhammadiyah berkembang melalui berbagai bidang pelayanan masyarakat. Organisasi ini tidak hanya menjalankan dakwah keagamaan, tetapi juga membangun fasilitas ibadah, pendidikan, dan kesehatan.
Di Kabupaten Blitar, Muhammadiyah mengelola sekitar 70 masjid dan musala, dengan jaringan organisasi yang mencakup 21 cabang dan 94 ranting. Jaringan tersebut menjadi sarana kegiatan keagamaan sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat.
Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mengelola RSU Aminah dan RSI Aminah. Keberadaan rumah sakit ini memperlihatkan kesinambungan tradisi pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah melalui PKO.
Sementara itu, dalam bidang pendidikan, sejumlah sekolah Muhammadiyah dan Aisyiyah hadir untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Di antaranya adalah SD Muhammadiyah 1 Kesamben, SDI Aisyiyah Jatinom, SDI Aisyiyah Suruhwadang, SDI Aisyiyah Kalipang, serta MI Muhammadiyah Tulungrejo di Kecamatan Wates.
Lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Peran Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, juga memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam pengembangan pendidikan di daerah.
Muhammadiyah dan Sejarah Pergerakan Islam di Blitar
Perjalanan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar memperlihatkan bagaimana sebuah gagasan keagamaan dapat tumbuh menjadi gerakan sosial yang berpengaruh.
Berawal dari aktivitas relawan pascabencana pada 1919, gerakan ini berkembang melalui pengajian, pembentukan organisasi pada 1923, hingga keterlibatan dalam Kongres Muhammadiyah di Pekalongan pada 1927.
Perjalanan itu kemudian berlanjut melalui penguatan struktur organisasi dan pengembangan berbagai lembaga pelayanan masyarakat.
Dengan rekam jejak tersebut, Muhammadiyah dapat disebut sebagai salah satu organisasi Islam tertua yang memiliki sejarah panjang di Blitar.
Daftar Ketua Muhammadiyah Blitar dari Masa ke Masa, dari Darmosarono hingga Sigit Prasetyo
Sejarah kepemimpinan Muhammadiyah di Blitar memperlihatkan perjalanan panjang sebuah organisasi Islam dalam membangun dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Sejak dekade 1960-an, kepemimpinan Muhammadiyah di wilayah ini mengalami pergantian secara berkala.
Perkembangan wilayah kemudian membawa perubahan penting ketika struktur organisasi dipisahkan menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Blitar dan PDM Kabupaten Blitar pada 2005.
Ketua Muhammadiyah Blitar Sebelum Pemekaran
Pada periode 1960–1965, Muhammadiyah Blitar dipimpin Darmosarono. Ia menjadi salah satu ketua pada masa awal penataan organisasi tingkat daerah.
Kepemimpinan kemudian beralih kepada Parto Mukri pada 1965–1970, disusul Bustami pada 1970–1975. Pada periode 1975–1980, jabatan ketua dipegang Abdul Wahid. Berikutnya, Tonomarto Suwignyo memimpin pada 1980–1985, kemudian Abdurrahman Suryo pada 1985–1990.
Memasuki dekade 1990-an, kepemimpinan berada di tangan M. Yasin Sulthon, BA, untuk periode 1990–1995. Ia kemudian digantikan H. M. Chafif A. R., BA, yang memimpin pada 1995–2000.
Pada periode 2000–2005, Muhammadiyah Blitar dipimpin H. Marmin Siswojo. Masa kepemimpinannya bertepatan dengan periode menjelang pemisahan struktur organisasi Kota dan Kabupaten Blitar.
Rangkaian nama tersebut menunjukkan kesinambungan kepemimpinan selama beberapa dekade. Setiap periode menjadi bagian dari proses organisasi dalam mempertahankan kegiatan dakwah dan mengembangkan amal usaha di tengah perubahan masyarakat.
Pemekaran Menjadi PDM Kota dan Kabupaten Blitar
Pada 16 April 2006, struktur Muhammadiyah Blitar terbagi menjadi dua wilayah kepemimpinan. Pemisahan ini membuat Kota Blitar dan Kabupaten Blitar memiliki Pimpinan Daerah Muhammadiyah masing-masing.
Di PDM Kota Blitar, kepemimpinan periode 2005–2010 dipegang Drs. H. Masjruhin. Ia kemudian digantikan Drs. H. Rusdi Riyanto pada periode 2010–2015. Rusdi Riyanto kembali memimpin pada periode berikutnya hingga 2022.
Sementara itu, PDM Kabupaten Blitar melanjutkan kepemimpinan H. Marmin Siswojo pada periode 2005–2010 dan 2010–2015. Setelah itu, kepemimpinan beralih kepada H. Hidayaturrahman, S.E., M.M., untuk periode 2015–2022.
Perubahan struktur tersebut membuat pengelolaan organisasi lebih terarah sesuai wilayah administratif masing-masing.
Sigit Prasetyo Memimpin Periode 2022–2027
Dalam perkembangan terbaru yang tercatat pada periode 2022–2027, PDM Kabupaten Blitar dipimpin Sigit Prasetyo, S.E. Ia terpilih melalui Musyawarah Daerah Muhammadiyah ke-12 pada 19 Maret 2023.
Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari mekanisme organisasi Muhammadiyah melalui musyawarah. Jabatan ketua bukan hanya posisi administratif, melainkan tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan dakwah dan mengembangkan amal usaha.
